TANGERANG | penacapanews.id
Usaha penggilingan ban bekas yang disebut milik H. Endang di Desa Pasir Awi, Tangerang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan gangguan saluran air dan pertanyaan mengenai kelengkapan perizinan serta pengelolaan lingkungan. Persoalan tersebut kembali mencuat setelah beredarnya video klarifikasi mantan Kepala Desa Pasir Awi, Yani, yang membahas material di lokasi usaha. Rabu, (14/10/26).
Baca Juga: Diduga Penjual Tramadol di Buaran Mangga Pakuhaji Inisial JP Ancam Datangi Rumah Wartawan
Informasi mengenai video klarifikasi tersebut, Dalam rekaman berdurasi 5 menit 49 detik itu, Yani disebut memberikan penjelasan mengenai tumpukan material yang dipersoalkan awak media dan menyatakan bahwa material tersebut bukan residu limbah B3.
Namun, status material, kelengkapan dokumen usaha, dan kondisi saluran air di sekitar lokasi masih memerlukan pemeriksaan serta verifikasi dari instansi berwenang.

Mantan Kades Sebut Material Bukan Residu Limbah B3
Dalam rekaman klarifikasi Yani menyampaikan pernyataan mengenai tumpukan material yang berada di lokasi penggilingan.
“Kalau ada residu saya mati di sini. Itu bukan residu salah ente, itu tumpukan bekas dulu, itu air mesin giling,” demikian pernyataan yang dikutip dari rekaman tersebut.
Pernyataan itu menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Penetapan apakah suatu material termasuk limbah B3 atau limbah non-B3 tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan lisan, tetapi perlu mengacu pada jenis, sumber, karakteristik, dan ketentuan yang berlaku.
Ban bekas yang akan digiling tidak otomatis termasuk limbah B3. Kendati demikian, residu dari proses pengolahan maupun oli bekas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perlu diperiksa secara terpisah sesuai klasifikasinya.
Karena itu, diperlukan penjelasan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memastikan status material dan tata cara pengelolaannya.
Penggunaan Oli dan Solar Perlu Diperjelas
Dalam hal ini disebutkan bahwa mesin penggilingan memiliki kapasitas sekitar tiga ton per hari dan menggunakan oli serta solar untuk mendukung operasional.
Pemberitaan tersebut juga menyebut oli diperoleh secara eceran. Namun, informasi mengenai sumber pembelian oli, sistem penyimpanan, jumlah oli bekas yang dihasilkan, dan cara penanganannya masih perlu dikonfirmasi kepada pemilik usaha.
Penggunaan oli dan solar untuk mesin tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran lingkungan. Hal yang perlu diperiksa adalah apakah terdapat oli bekas atau material lain yang tergolong limbah B3 serta bagaimana limbah tersebut disimpan, dimanfaatkan, atau diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan.
Jika kegiatan menghasilkan limbah B3, kewajiban pengelolaannya harus mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Saluran Air Disebut Tertutup Material Karet
Selain persoalan material dan oli bekas, pemberitaan menyoroti saluran air atau got di sekitar lokasi usaha yang disebut tertutup material ban dan karet hingga menimbulkan genangan.
Dalam rekaman klarifikasi tersebut, Yani disebut menyampaikan bahwa saluran itu bukan aset SDA atau Dinas Pekerjaan Umum, melainkan saluran pribadi.
Kondisi tersebut perlu diperiksa langsung untuk memastikan status kepemilikan atau penguasaan saluran, fungsi alirannya, serta penyebab terjadinya genangan.
Apabila material dari kegiatan usaha menghambat aliran air atau menimbulkan pencemaran, instansi berwenang perlu menilai kondisi lapangan dan menentukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Redaksi juga perlu meminta keterangan warga yang terdampak, pemerintah desa, serta dinas yang membidangi sumber daya air atau pekerjaan umum.
Legalitas Usaha Perlu Diverifikasi, Bukan Sekadar Dilihat dari Klarifikasi
dalam video klarifikasi tersebut tidak diperlihatkan dokumen legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen lingkungan.
Namun, tidak diperlihatkannya dokumen dalam sebuah rekaman tidak serta-merta membuktikan bahwa dokumen tersebut tidak dimiliki oleh pemilik usaha.
Untuk memastikan kepatuhan kegiatan penggilingan ban bekas, DLH dan instansi perizinan perlu memeriksa kesesuaian kegiatan dengan dokumen lingkungan serta perizinan berusaha yang dipersyaratkan berdasarkan skala, tingkat risiko, dan karakteristik kegiatan.
Dokumen lingkungan dapat berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai dengan kriteria yang berlaku. SPPL bukan izin lingkungan dalam pengertian lama, melainkan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang memenuhi kriteria terkait.
Sementara itu, fasilitas penyimpanan limbah B3 perlu diperiksa apabila kegiatan tersebut menghasilkan limbah B3 dan memiliki kewajiban penyimpanan sesuai peraturan. Kewajiban tersebut tidak dapat langsung diasumsikan berlaku hanya karena suatu usaha menggiling ban bekas.
Dalam pemberitaan yang sama, kuasa hukum PENACAPANEWS.ID dari FH DPN CAPA, Romli, S.H., menyatakan akan mendorong pemeriksaan oleh DLH dan Satpol PP apabila persoalan legalitas belum dapat dijelaskan.
Ketentuan Hukum Lingkungan yang Relevan
Sejumlah peraturan yang dapat menjadi dasar pemeriksaan terhadap kegiatan usaha tersebut meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU ini telah mengalami perubahan, terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Beberapa ketentuan yang relevan untuk ditelaah antara lain:
– Pasal 65: mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta akses terhadap informasi lingkungan sesuai ketentuan.
– Pasal 67: mengatur kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
– Pasal 68: mengatur kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan, serta menaati ketentuan baku mutu atau kriteria kerusakan lingkungan.
– Pasal 69: mengatur larangan terhadap perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, termasuk pembuangan limbah secara melawan hukum.
– Pasal 76: menjadi dasar pengenaan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan.
– Pasal 87: mengatur tanggung jawab ganti rugi dan tindakan tertentu bagi pihak yang memenuhi unsur pertanggungjawaban atas pencemaran atau kerusakan lingkungan.
– Pasal 98 dan Pasal 99: mengatur ketentuan pidana terkait perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan unsur dan akibat sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut.
Penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukti, unsur pelanggaran, dan ketentuan yang berlaku. Keberadaan usaha penggilingan ban bekas saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana lingkungan telah terjadi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu air dan udara, pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3, pengawasan, serta sanksi administratif.
Ketentuan ini relevan untuk menilai apakah kegiatan usaha telah memenuhi kewajiban lingkungan dan bagaimana penanganan limbah yang dihasilkan seharusnya dilakukan.
3. Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3, termasuk ketentuan penyimpanan dan penanganan limbah B3 bagi pihak yang memiliki kewajiban tersebut.
Jika ditemukan oli bekas yang masuk kategori limbah B3, penanganannya perlu diperiksa berdasarkan ketentuan tersebut.
4. Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3. Penerapannya harus memperhatikan jenis sampah dan sumbernya. Ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seluruh ban bekas otomatis tergolong limbah B3.
Dengan demikian, pemeriksaan harus berfokus pada status material yang sebenarnya, proses penggilingan, jenis residu yang dihasilkan, serta dokumen lingkungan dan perizinan yang diwajibkan.
DLH, Dinas Terkait, dan Satpol PP Diharapkan Melakukan Pemeriksaan
Berdasarkan persoalan yang diberitakan, instansi berwenang dapat diminta melakukan pemeriksaan sesuai tugas masing-masing.
Dinas Lingkungan Hidup diharapkan memverifikasi dokumen lingkungan, mengidentifikasi jenis material dan residu, serta memeriksa kemungkinan pencemaran apabila terdapat indikasi yang dapat diuji.
Dinas yang membidangi sumber daya air atau pekerjaan umum dapat diminta memastikan status saluran air, fungsi saluran, dan penyebab genangan. Sementara itu, instansi perizinan dan Satpol PP dapat menindaklanjuti aspek perizinan atau dugaan pelanggaran administratif sesuai kewenangannya.
Pemeriksaan tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada perdebatan mengenai apakah material yang digiling merupakan limbah B3 atau bukan, tetapi juga mencakup kepatuhan usaha dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Hak Jawab Pemilik Usaha Tetap Diperlukan
Hingga penyusunan naskah ini, redaksi belum memperoleh dokumen hasil pemeriksaan resmi yang memastikan status lingkungan dan perizinan usaha tersebut. Keterangan mengenai tidak ditunjukkannya dokumen dalam video masih perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak terkait.
Redaksi akan berupaya meminta tanggapan dari H. Endang selaku pemilik usaha, Yani selaku mantan kepala desa yang memberikan klarifikasi, DLH, serta instansi yang menangani saluran air dan perizinan.
Keterangan para pihak diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsipnya, status ban bekas, legalitas kegiatan usaha, dan dugaan gangguan saluran air merupakan tiga persoalan yang perlu diperiksa secara terpisah berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.(Red/Tim Investigasi)
