Lewati ke konten

Majelis Hakim PN Depok Bebaskan Klien, Adv. Dominggus Luitnan: Perkara Ini Keperdataan dan Administrasi, Bukan Pidana

Bagikan

Depok, 20 November 2026 – Penacapanews.id – Tim Kuasa Hukum dari Lembaga Advokat / Pengacara Dominika (L.A.P.D) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A atas putusan yang membebaskan kliennya dari segala dakwaan.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di PN Depok dan disambut oleh tim kuasa hukum bersama keluarga dan ahli waris. yuni chandra

Baca Juga: Caelum Spa Taman Palem Diduga Jadi Sarang Prostitusi Online Berkedok Pijat Kesehatan, APH Tutup Mata ??

> “Kita juga terima kasih banyak kepada Majelis Hakim atas pertimbangannya semua, dan juga terima kasih banyak perjuangannya sudah lumayan dan kasihan juga sudah hadir di sini,” ujar Adv. Dominggus Maurits Luitnan, SH, MH, Executive Director / Senior Lawyer L.A.P.D, usai sidang.

team kuasa hukum memberikan keterangan poin poin kepada awak media ,Soal Status Lokasi
Perkara ini berkaitan dengan peningkatan status terhadap lokasi yang menjadi objek sengketa.

Soal Sertifikat di Atas Tanah
Di atas tanah tersebut terdapat sertifikat. Tim Kuasa Hukum menegaskan akan ada upaya hukum lanjutan untuk membatalkan sertifikat yang ada di lokasi tersebut, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Soal Putusan Bebas
Putusan ini memang sudah dibebaskan. Untuk tindak lanjut setelah putusan bebas, Tim Kuasa Hukum akan terlebih dahulu sepakat dengan ahli waris, apakah akan dilaporkan atau tidak. Keputusan tersebut merupakan keputusan ahli waris.

> “Saya tidak bisa melangkahi, jadi memang ini khusus saja bebas. Karena bebas ini karena memang statusnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan,” tegas Adv. Dominggus.

Alasan Bebas: Tidak Terbukti dan Bersifat Keperdataan*
Bebas tersebut dikarenakan perbuatan yang didakwakan tidak terbukti. Persoalan utama dalam perkara ini adalah tidak pernah ada tanda tangan dari Lurah, karena hal tersebut bersifat internal.

Jika dilihat dari aspek keperdataannya, Pasal 1338 KUHPerdata, perkara ini masih merupakan unsur keperdataan, sehingga masih dalam ranah administrasi.

> “Jadi bebas itu kan memang tidak terbukti. Karena persoalannya tidak pernah ada tanda tangan dari lurah karena itu internal. Jadi kalau kita lihat keperdataannya 1338 itu masih unsur keperdataan, jadi masih administrasi. Betul. Jelas,” tutupnya.

Redaksi . iwanCP

Tinggalkan komentar

error: Content is protected !!